Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jember menyesalkan tidak adanya peran Pemkab Jember dalam menyelesaikan benturan antar kelompok agama, yang terjadi kemarin. Beruntung, Polres Jember bergerak cepat, serta memfasilitasi pertemuan sejumlah tokoh agama, sehingga konflik tidak semakin meluas.
Ketua MUI Jember, Profesor Halim Subahar menyampaikan, konflik antar kelompok agama bukan hanya menjadi urusan Polres atau ulama yang ada di Jember semata. Namun Pemkab Jember selaku pemangku kebijakan dan pengayom masyarakat juga harus hadir untuk menyelesaikan persoalan ini.
Menurut Halim, semestinya Pemkab Jember pro aktif dan tidak menunggu untuk diminta dalam menyelesaikan persoalan ini, sehingga masyarakat tidak terkena imbas, akibat dari konflik tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan, ialah dengan membuat Peratura Daerah yang mampu mencegah munculnya gangguan, yang disinyalir dapat menimbulkan konflik atau benturan antar kelompok.
Diberitakan Jurnal Soka sebelumnya, sejumlah Tokoh Ulama, MUI dan Yayasan STDI akhirnya bersepakat damai setelah dimediasi oleh Kapolres di kantor Kemenag Jember, Rabu (15/8/2018) pagi. Mediasi tersebut menghasilkan 6 kesepakatan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.