Program penyetaraan yang digagas oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk seluruh guru yang sudah menjadi peserta Program Sertifikasi, ternyata diduga dinodai dengan praktek pungutan liar (pungli). Rata-rata setiap guru dimintai uang sejumlah Rp. 75.000 hingga Rp. 100.000, agar pengurusan Program Impasing miliknya berjalan lancar. Dugaan praktek pungli tadi, diungkapkan oleh Ketua Forum Komunikasi Guru Bersetifikasi (FKGB) Kabupaten Jember, Wiwik Murniati.
Wiwik menceritakan, dari data yang berhasil dihimpun oleh FKGB Jember, praktek pungli tadi dikumpulkan oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di semua kecamatan. Menurutnya, ada sejumlah UPTD yang meminta masing-masing guru untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 75.000, juga yang meminta uang sebasar Rp. 100.000. Dia lantas mencontohkan kasus yang terjadi di UPTD Kecamatan Patrang, yang meminta masing-masing guru yang ikut Program Impasing untuk menyetorkan dana sebesar Rp. 75.000, sedangkan di Kecamatan Sumbersari memberlakukan pungli sebesar Rp. 100.000. Seharusnya, kegiatan menyetorkan sejumlah dana tadi tidak ada, karena setelah dirinya mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Pemkab Jember, ditegaskan tidak ada kewajiban semacam itu. Karenanya, Wiwik menghimbau kepada seluruh guru peserta Program Impasing untuk tidak membiarkan akal bulus yang dipraktekkan oleh oknum dari UPTD Pendidikan di berbagai kecamatan ini.
Menyikapi adanya persoalan itu, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Zainul Hasan, mengungkapkan, perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah oknum UPTD Pendidikan dengan melakukan praktek pungli kepada guru yang mengurus Program Impasing, adalah cerminan dari lemahnya system yang dibangun Dinas Pendidikan. Pasalnya, para pelaku praktek pungli yang telah terjadi sebelumnya tidak diberi sanksi tegas, sehingga mereka mengulangi lagi perbuatan nakalnya tadi. Legislator asal PKNU ini menandaskan, seharusnya dengan adanya pergantian Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Jember, Komisi D berharap ada penyelesaian terhadap semua kasus pungli, yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya hingga detik ini. Bentuknya, adalah dengan memberikan sanksi yang berat terhadap para pelakunya.
