Surat penugasan Guru Tidak Tetap atau GTT yang diberikan Bupati Faida beberapa waktu yang lalu diduga kuat cacat huku. Pasalnya, surat penugasan tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan.

Pengamat Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember Adam Muhsi mengatakan, kewenangan seorang pelaksana tugas sudah diatur dalam undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan surat kepala BKN nomor k.26-30/v.20-3/99 tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Dimana, seorang Pelaksana Tugas atau PLT tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi/ kepegawaian dan alokasi anggaran.

Dengan demikian, maka PLT Kepala Dinas Pendidikan tidak berwenang untuk untuk menerbitkan surat penugasan GTT karena berdampak pada status kepegawaian gtt dan alokasi BOS di Sekolah. Menurut Adam, surat penugasan tersebut bisa dibatalkan secara hukum jika nantinya ada pihak yang menuntut keabsahan surat itu ke peradilan.

Sebelumnya beredar di media sosial surat penugasan yang diterima oleh salah satu GTT pada hari jum’at lalu. Surat Penugasan tersebut ternyata tidak ditandatangani langsung oleh Bupati Faida melainkan di tandatangani oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jember Imam Ghozali.