Belum ditandatanganinya peraturan kepala daerah (Perkada) tentang hak protokoler dan keuangan DPRD oleh Bupati Jember dikhawatirkan bakal memperuncing hubungan eksekutif dan legislatif. Bahkan persoalan ini dapat berlanjut pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Demikian disampaikan pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Univeristas Jember, Nurul Ghufon.

Kepada sejumlah wartawan, Ghufron menyampaikan sudah menjadi kewajiban bagi seorang kepala daerah untuk menetapkan Perkada  protokoler dan keuangan DPRD sebagai tindaklanjut dari PP nomor 18 Tahun 2017. Apalagi Peraturan daerah (perda) sebagai payung hukumnya sudah disyahkan. Ketika, Perkada ini tidak juga ditandangani oleh Bupati, maka hak-hak yang semestinya diperoleh anggota parlemen, seperti gaji dan lain sebagainya akhirnya tidak dapat diperoleh. Jelas hal ini bisa mengakibatkan hubungan antara legislatif dan eksekutif semakin buruk. Bahkan, lanjut Ghufron, jika persoalan ini terus berlanjut maka DPRD Jember dapat menggugat Bupati melalui PTUN.

Seperti diketahui sebelumnya, 50 anggota DPRD Kabupaten Jember tidak dapat mencairkan gaji bulan Desember yang sudah menjadi haknya lantaran Bupati belum  menandatangani Perkada tentang hak protokoler dan keuangan DPRD.