Kebijakan Bupati Faida untuk memutasi guru PNS agar dekat dengan rumahnya tidak hanya berdampak terhadap proses pembelajaran di sejumlah sekolah. Namun yang lebih dikhawatirkan sejumlah pihak, kebijakan tersebut juga akan mempengaruhi persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2018.
Ketua PGRI Jember, Supriyono mengatakan, akibat kebijakan mutasi tersebut sejumlah sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar. Di sisi lain, sampai saat ini belum ada guru PNS pengganti yang ditempatkan oleh Bupati di sekolah tersebut. Ditambah lagi, ada informasi bahwa sekolah tidak diperbolehkan kembali untuk mengangkat guru tidak tetap (GTT). Jelas hal ini selain mengganggu proses belajar mengajar, juga akan mempengaruhi persiapan UNBK Tahun 2018 yang tinggal beberapa bulan lagi. Oleh sebab itulah, lanjut Supriyono, Bupati semestinya mempertimbangkan kondisi sekolah sebelum memutasi Guru PNS.
Seperti diberitakan Jurnal Soka sebelumnya, sejumlah SDN dan SMPN mengalami kekurangan tenaga pengajar, paska mutasi sejumlah guru PNS yang dilakukan pemkab Jember. Seperti, SDN Jambe Arum 2, SDN Jambe Arum 3, SDN Gunung Malang, SDN Suren 4, SDN Sumber Salak, SDN Lampeji 1, dan SMPN pringgondani. Di sisi lain, ada sekolah yang justru mengalami kelebihan tenaga pengajar, seperti di salah satu SMPN Kecamatan Arjasa, dimana untuk mata pelajaran IPA terdapat 4 guru PNS