Walaupun optimis mampu mencapai target swasembada daging pada Tahun 2014, namun Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan Pemkab Jember terus terantuk berbagai macam hambatan. Dilaporkan, kondisi 14 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang dikelola oleh instansi tadi, saat ini, sangat memprihatinkan. Sementara itu, terbatasnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan dalam APBD 2012, membuat mereka tidak bisa berbuat banyak. Akibatnya, dalam rancangan program dinas tadi, hanya 1 RPH yang akan direnovasi, yaitu RPH Rambipuji. Kenyataan tadi diungkapkan Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan Pemkab Jember, Mahfud Afandi, dalam acara rapat dengar pendapat yang dilakukan Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Hari Rabu siang.

Mahfud mengungkapkan, persoalan kondisi RPH yang kurang memadai itu, berpengaruh sangat besar terhadap perolehan pendapatan daerah. Buruknya fasilitas yang dimiliki RPH, saat ini, dirasanya masih menjadi kendala, khususnya terkait sisi higienitasnya. Akibatnya, banyak masyarakat yang bermaksud untuk menyembelih hewan ternaknya di RPH, membatalkan niatnya itu, setelah melihat kondisi RPH yang kumuh. Kondisi semacam ini, membuat RPH belum mampu memenuhi kebutuhan daging masyarakat Jember, secara keseluruhan. Jika persoalan itu dibiarkan berlarut-larut, Mahfud menandaskan, maka akan memberikan ruang masuk kepada RPH illegal, sehingga dipastikan akan mengurangi perolehan pendapatan daerah. 

Mahfud berharap, RPH Rambipuji yang akan direnovasi menjadi RPH modern skala kecil dan menjadi RPH percontohan di Jember, bakal mampu mendorong perbaikan di sejumlah RPH lain, yang kondisinya masih buruk. Menurutnya, peran serta Komisi B sebagai mitra dari Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan, sangatlah penting, sehingga diharapkan turut mendorong terjadinya perubahan tadi.