Wujud semangat dalam rangka memberantas praktek korupsi, pemerintahan Kabupaten (Pemkab0 Jember menggandeng pusat kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, untuk membuat kajian program - progam yang efektif dalam pencegahan korupsi.

Bupati Jember Faida kepada beberapa wartawan menyampaikan, reformasi birokrasi sangat penting, karena aset penting pemerintah Kabupaten Jember yang terbesar adalah pegawai. Untuk melakukan reformasi tersebut, perlu lebih dulu melayani pegawai dengan baik. Jika pegawai bisa dilayani dengan baik, harapannya para pegawai dapat melayani masyarakat dengan baik juga.

Mereka pun akhirnya menjadi antipungli dan antikorupsi. Apabila terjadi perubahan besar - besaran, tambah Fiada, terhadap susunan organisasi dan tata kinerja (SOTK) pemerintah Kabupaten Jember, maka sebuah standar operasional prosedur (SOP0 dan kajian pukat korupsi UGM bisa membantu.

Lebih jauh Faida menyampaikan, Pemkab Jember sendiri telah memulai untuk tidak ada pungutan dalam rekrutmen pegawai, pejabat, mutasi, maupun promosi jabatan. Hal ini dilakukan dengan Tim akademisi Udayana Jakarta dan Padang yang memiliki pengalaman merancang program untuk menyejahterakan ASN tanpa perlu dana nonbudgeter.